Biografi Orang

Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada lima tokoh dari berbagai daerah yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Penyerahan penghargaan yang dilakukan dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2022 tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 7 November 2022.

"Hari ini pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara," ujar Presiden dalam keterangan terpisah.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/TK/Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2022, kelima tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional ialah:

1. Almarhum Dr. dr. H. R. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah;
2. Almarhum KGPAA Paku Alam VIII dari Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Almarhum dr. R. Rubini Natawisastra dari Provinsi Kalimantan Barat;
4. Almarhum H. Salahuddin bin Talabuddin dari Provinsi Maluku Utara, serta
5. Almarhum K. H. Ahmad Sanusi dari Provinsi Jawa Barat.

Acara penganugerahan tersebut dihadiri oleh para ahli waris dari para tokoh yang sekaligus mewakili para penerima gelar dan penghargaan. Acara tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo beserta para tamu undangan terbatas lain kepada para ahli waris penerima gelar pahlawan nasional.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad al-Muthahar atau H Mutahar yang lahir 5 Agustus 1916 di Semarang adalah negarawan Indonesia pencetus lahirnya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Mutahar lahir dari keluarga Arab Indonesia yang mapan dan termasuk sayyid juga dikenal anti-komunis. Beliau dikenal sebagai komponis yang banyak menciptakan lagu nasional dan kepanduan, diantaranya Hyme Syukur dan Hymne Pramuka.

H Mutahar pernah mengecap pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 1946-1947. Pada 1945 H Mutahar bekerja sebagai Sekretaris Panglima Angkatan Laut RI di Yogyakarta, lalu pegawai tinggi Sekretariat Negara di Yogyakarta (1947).

Mutahar diketahui menguasai paling tidak 6 bahasa secara aktif. Dia pun diangkat jadi Duta Besar RI di Vatikan (1969-1973) dan terakhir sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri (1974).

Beliau tokoh utama Pandu Rakyat Indonesia yang dilebur menjadi Gerakan Pramuka. Beliau pun yang mencetuskan Paskibraka paska ditugasi menyusun upacara pengibaran bendera pada hut RI pertama 17 Agustus 1946.

Mutahar ditugasi Presiden Sukarno terkait penyelamatan Bendera Pusaka agar tidak jatuh ke tangan musuh saat agresi militer Belanda 2 di Yogyakarta pada 19/12/1948. Mutahar pun mengamankan Bendera Pusaka dengan memisahkan kedua warna Bendera Pusaka tersebut.

Agresi Belanda berbuntut pengasingan Presiden Sukarno dan Bung Hatta ke Bangka. Mutahar pun ditahan di sel Semarang. Saat jadi tahanan kota, Mutahar melarikan diri ke Jakarta dan menginap di rumah Sutan Syahrir lalu kos di rumah Kapolri Sukanto Tjokrodiatmodjo.

Pertengahan Juni 1948, Mutahar menerima surat perintah dari Bung Karno agar Bendera Pusaka diserahkan kepada Presiden di Muntok Bangka lewat Soedjono delegasi dari Republik Indonesia yang boleh mengunjungi Presiden di tempat pengasingan.

Mutahar menjahit kembali dua bagian Bendera Pusaka dengan meminjam mesin jahit dari seorang istri dokter. Mutahar menjahit persis di lubang jahitan asli. Bendera itu kemudian dibungkus kertas koran dan diserahkan kepada Soedjono.

Sudjono merahasiakan perjalanan Bendera Pusaka dari Jakarta ke Bangka. Bung Karno pun melalui pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Bintang Maha Putera tahun 1961 atas jasanya menyelamatkan Bendera Pusaka.

Pada 1967, sebagai direktur jenderal pemuda dan Pramuka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Mutahar diminta Presiden Soeharto menyusun tata cara pengibaran Bendera Pusaka yang dikibarkan oleh satu pasukan.

Beliau membuat formasi pasukan yang dibagi menjadi 3 kelompok yaitu, kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu; kelompok 8 sebagai kelompok inti pembawa bendera; kelompok 45 sebagai pengawal, yang dipakai hingga saat ini.

Sebagai komponis, sederet lagu nasional telah dia ciptakan. Karya terakhirnya ‘Dirgahayu Indonesiaku’ menjadi lagu resmi hut RI ke-50. Mutahar meninggal 9 Juni 2004 pada usia 88 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Jeruk Purut Jakarta.

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bendera merah putih dikibarkan oleh tiga orang petugas. Berikut ini tiga tokoh pengibar bendera merah putih pertama kali pada 17 Agustus 1945.

1. RM Abdul Latief Hendraningrat lahir 15 Februari 1911 di Jakarta merupakan prajurit Pembela Tanah Air (PETA). Latief merupakan golongan muda yang menyakinkan Soekarno dan Hatta untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia di peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Latief banyak belajar tentang dunia kemiliteran di PETA pada masa pendudukan Jepang. Dia komando kompi dengan pangkat Sudanco. Latief berperan sebagai pengibar bendera merah putih pertama kali di Jalan Pegangsaan Timur 56 pada 17 Agustus 1945. Latief merupakan komandan Komando Kota pada tahun 1948 dikala Belanda menyerbu Jogyakarta. Latief juga merupakan perumus taktik Serangan Umum 1 Maret 1949. Beliau meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1983 di Jakarta dalam usia 72 tahun.

2. Suhud Sastro Kusumo yang lahir pada tahun 1920 adalah anggota Barisan Pelopor bentukan Jepang. Tiga hari menjelang pembacaan teks proklamasi, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Suhud diminta menjaga keluarga Soekarno dari segala ancaman. Suhud tidak menaruh curiga pada Soekarni dan Chairul Saleh yang membawa Soekarno dalam peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Saat Soekarno pulang pada malam harinya, Suhud diminta untuk mempersiapkan pengibaran bendera merah putih. Pada upacara bendera di Jalan Pegangsaan Timur 56 pada 17 Agustus 1945, Suhud Sastro Kusumo bertugas membentangkan bendera merah putih yang pertama. Suhud meninggal dunia pada tahun 1986 dalam usia 66 tahun.

3. Surastri Kusumo Trimurti yang lahir pada tanggal 11 Mei 1912 di Boyolali, Jawa Tengah merupakan satu-satunya perempuan yang berperan dalam pengibaran bendera pertama. SK Trimurti adalah guru sekolah dasar yang memiliki pendidikan lengkap hingga menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dalam masa pergerakan, SK Trimurti juga berperan aktif dalam Partai Indonesia (Partindo). SK Trimurti kritis melalui tulisannya untuk berjuang melawan pemerintah kolonial. SK trimurti pernah dipenjara karena membuat leaflet yang berisikan ujaran antikolonialisme.

Setelah keluar dari penjara, SK Trimurti menikah dengan Sayuti Melik yang mendirikan Koran Pesat di Semarang, yang pernah dibredel oleh pemerintah Jepang. Suaminya Sayuti Melik adalah tokoh yang mengetik naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. SK Trimurti sendiri diminta Soekarno sebagai pengerek bendera, namun permintaan Soekarno ditolaknya karena pengerek bendera harus dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya SK Trimurti berperan sebagai pembawa bendera pada pengibaran bendera merah putih pertama kali tersebut. Demikian sekelumit biografi 3 Tokoh Pengibar Bendera Merah Putih Pertama Kali pada 17 Agustus 1945. Formasi 3 orang pengibar bendera yang terdiri dari 2 laki laki dan 1 perempuan tersebut masih digunakan hingga saat ini. Merdeka.

Bernard Wilhelm Lapian (lahir di Kawangkoan, 30 Juni 1892 – meninggal di Jakarta, 5 April 1977 pada umur 84 tahun) adalah seorang pejuang nasionalis berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Perjuangannya dilakukan dalam berbagai bidang dan dalam rentang waktu sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, sampai pada zaman kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1958, Lapian dianugerahi penghargaan Bintang Gerilya dan pada tahun 1976 ia menerima penghargaan Bintang Mahaputra Pratama. Ia dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah upacara di Istana Negara pada tanggal 5 November 2015. Sebuah monumen didirikan di Kawangkoan untuk Lapian dan Ch. Ch. Taulu untuk memperingati keterlibatan mereka dalam peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 di Manado.

Bernard Wilhelm Lapian lahir di Kawangkoan pada tanggal 30 Juni 1892. Ayahnya bernama Enos Lapian dan ibunya bernama Petronella Geertruida Mapaliey. Karena jabatan ayahnya sebagai kepala Sekolah Rakyat (Volksschool) di Kawangkoan, Lapian bisa masuk sekolah dasar bahasa Belanda (Amurangse School) di Amurang, sekitar 40 kilometer dari Kawangkoan. Dia kemudian mengambil kursus-kursus hingga tingkat sekolah menengah pertama (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, MULO). Lapian berusia 17 pada tahun 1909 ketika ia mulai bekerja di perusahaan pelayaran Belanda KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij). Dia bekerja untuk KPM selama 20 tahun. Pada awalnya ia bekerja di atas kapal, tapi pada tahun 1919 Lapian mendapat tanggung jawab sebagai hofmeester yang mengurus logistik kapal dan bekerja di Batavia (sekarang Jakarta).

Pada saat dia berada di Batavia, ia mengirim artikel-artikel ke surat kabar Pangkal Kemadjoean dengan fokus untuk memerangi kolonialisme Belanda. Dia juga menerbitkan surat kabar bernama Fadjar Kemadjoean (1924–1928) yang berisi tulisan-tulisan berkaitan dengan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian pada tahun 1940, ia menerbitkan sebuah koran lokal di Kawangkoan bernama Semangat Hidoep. Lapian menikah dengan Maria Adriana Pangkey pada tanggal 30 Mei 1928 di Tomohon. Mereka mempunyai enam anak termasuk Adrian Bernard Lapian, seorang ahli dalam sejarah maritim Indonesia, dan Louisa Magdalena Lapian, seorang ahli hukum. Saudara laki-laki Lapian yakni Benjamin Julian 'Bert' Lapian, pernah juga menjabat sebagai walikota Manado dari 1 Maret 1952 hingga 1 September 1953.

Lapian pernah menjadi wakil rakyat dalam dua kapasitas, yang satu dalam wilayah lokal dan satu lagi untuk seluruh Hindia Belanda. Dari 1930 hingga 1942, ia adalah anggota dewan lokal yang disebut Dewan Minahasa (Minahasaraad) di Manado. Anggota dewan ini mewakili orang-orang di seluruh wilayah Minahasa dan Lapian mewakili rakyat dari Kawangkoan. Pada tahun 1938, Lapian juga menjadi anggota Dewan Rakyat untuk Hindia Belanda (Volksraad) di Batavia. Dia bergabung dengan Fraksi Nasional yang dipimpin oleh Mohammad Husni Thamrin.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, di mana semua gereja Kristen berada di bawah naungan satu institusi Indische Kerk yang dikendalikan oleh pemerintah, Lapian bersama tokoh-tokoh lainnya (termasuk Sam Ratulangi dan AA Maramis) mendeklarasikan berdikarinya Kerapatan Gereja Protestan di Minahasa (KGPM) pada bulan Maret 1933. KGPM adalah suatu gereja mandiri hasil bentukan putra-putri bangsa sendiri yang tidak bernaung di dalam Indische Kerk. Pada mulanya, Lapian diangkat sebagai sekretaris. Dia kemudian diangkat sebagai ketua KGPM pada tahun 1938 dan dalam jabatannya ia membantu mendirikan 16 sekolah dasar dan 17 sekolah menengah.

Pada akhir Perang Dunia II, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, Belanda bertekad untuk kembali ke Indonesia dan upaya ini didukung oleh pasukan Sekutu yang memasuki Indonesia setelah Jepang menyerah. Pada tanggal 14 Februari 1946, sekelompok prajurit Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) di Manado dengan bantuan pemuda setempat dan pejuang kemerdekaan menangkap para perwira KNIL yang berkebangsaan Belanda. Pada tanggal 16 Februari 1946, Lapian yang merupakan Residen Manado pada waktu itu ditunjuk menjadi kepala pemerintahan Republik Indonesia di Sulawesi Utara. Keadaan ini berlangsung hingga 10 Maret 1946, ketika Belanda berhasil menduduki kembali wilayah itu. Lapian ditangkap dan dipenjarakan di Manado. Dia dipindahkan ke Cipinang di Jakarta tahun 1947 dan kemudian ke Sukamiskin di Bandung tahun 1948. Ia dibebaskan pada tanggal 20 Desember 1949 setelah Konferensi Meja Bundar.

Lapian menjadi penjabat gubernur Sulawesi pada tanggal 17 Agustus 1950 dan menjabat sampai 1 Juli 1951. Selama masa jabatannya sebagai pejabat gubernur, Lapian membuka dan mengembangkan daerah di sekitar Dumoga di Bolaang Mongondow untuk pemukiman dan pertanian. Dia membangun jalan yang menghubungkan Kotamobagu dan wilayah Molibago. Dia juga membentuk dewan perwakilan daerah di seluruh wilayah Sulawesi dan melakukan pemilihan pasca-kemerdekaan pertama di wilayah Minahasa pada tanggal 14 Juni 1951. Dia juga memulai upaya untuk mencapai perdamaian dengan pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Lapian meninggal pada tanggal 5 April 1977 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Ismail Marzuki (lahir di Kwitang, Senen, Batavia, 11 Mei 1914 – meninggal di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada umur 44 tahun) adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta yaitu Taman Ismail Marzuki (TIM) di kawasan Salemba, Jakarta Pusat.

Ismail Marzuki lahir dan besar di Jakarta dari keluarga Betawi. Kontribusi bagi Musik Indonesia - Lagu ciptaan karya Ismail Marzuki yang paling populer adalah Rayuan Pulau Kelapa yang digunakan sebagai lagu penutup akhir siaran oleh stasiun TVRI pada masa pemerintahan Orde Baru.

Ismail Marzuki mendapat anugerah penghormatan pada tahun 1968 dengan dibukanya Taman Ismail Marzuki, sebuah taman dan pusat kebudayaan di Salemba, Jakarta Pusat. Pada tahun 2004 dia dinobatkan menjadi salah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia.
Makam Ismail Marzuki di TPU Karet Bivak, Jakarta

Ia sempat mendirikan orkes Empat Sekawan. Selain itu ia dikenal publik ketika mengisi musik dalam film Terang Bulan.
Kontroversi pencipta lagu Halo, Halo Bandung

Ismail Marzuki selama ini diyakini sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai pencipta lagu Halo, Halo Bandung yang terkenal. Lagu tersebut menggambarkan besarnya semangat rakyat Bandung dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Namun sebenarnya siapa pencipta lagu tersebut yang sebenarnya masih diperdebatkan oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Roehana Koeddoes (EYD: Ruhana Kuddus, lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, 20 Desember 1884 – meninggal di Jakarta, 17 Agustus 1972 pada umur 87 tahun) adalah wartawan Indonesia. Pada 1911, Ruhana mendirikan sekolah Kerajinan Amai Setia (KAS) di Koto Gadang. Sembari aktif di bidang pendidikan yang disenanginya, 

Heldy Djafar (11 Juni 1947 – 10 Oktober 2021) adalah istri kesembilan Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Heldy Djafar lahir dari pasangan H Djafar dan Hj Hamiah. Ia bungsu dari sembilan bersaudara. Ia menikah dengan Soekarno pada tahun 1966. Kala itu Soekarno berusia 65 tahun sementara Heldy Djafar berusia 18 tahun. Saksinya Ketua DPA Idham Chalid dan Menteri Agama Saifuddin Zuhri.